Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif Tidak Terima Gaji dan Tunjangan

JAKARTA, Waynews.id– Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa status anggota DPR nonaktif tidak menerima gaji dan tunjangan.

“Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/9/2025)

Sarmuji menambahkan apabila belum ada aturan soal gaji dan tunjangan bagi anggota dewan yang nonaktif, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa segera menyusun aturan terkait.

“Jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, MKD dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR RI),” ujar Sarmuji.

Ia juga menegaskan, status nonaktif berarti seorang anggota tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR, sehingga tidak logis bila tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.

“Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan,” jelas Sarmuji.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Fraksi Golkar dalam merespons perdebatan publik mengenai apakah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masih menerima gaji dan tunjangan. Sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis membuat hak-hak tersebut dihentikan.

Untuk informasi, lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.

Partai Nasdem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Ahmad Sahroni menyebut masyarakat yang meminta DPR RI dibubarkan adalah orang tertolol sedunia, sedangkan Nafa mendukung kenaikan tunjangan anggota DPR dan mengeluh macet berkendara dari Bintaro ke Gedung DPR RI di Kawasan Senayan, Jakarta.

PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) karena dinilai melakukan tindakan yang tidak pantas, yaitu berjoged-joged usai rapat di DPR RI.(dn)