Siap Diuji Coba, Sistem Digitalisasi Bansos PKH Berpotensi Hemat Anggaran Rp14 Triliun

JAKARTA, Waynews.id – Sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) siap diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. Sistem digitalisasi ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp14 triliun per tahun.

“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

“Kalau uji coba di Banyuwangi berhasil, digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional dan berdasarkan diseminasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun per tahun,” imbuh Mensos Syaifullah Yusuf.

Yusuf menjelaskan, digitalisasi dilakukan untuk memastikan bansos PKH lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif dan transparan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Bantuan PKH, kata Saifullah, diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jenis dan besaran bervariasi sesuai kategori penerima manfaat. Merujuk data Kementerian Sosial (Kemensos), tahun ini untuk ibu hamil dan masa nifas (Rp3 juta/tahun), anak usia dini 0-6 tahun (Rp3 juta/tahun), anak SD (Rp900.000/tahun), anak SMP (Rp1,5 juta/tahun).

Kemudian untuk anak SMA (Rp2 juta/tahun), lansia dan penyandang disabilitas berat (Rp2,4 juta/tahun), sementara korban pelanggaran HAM berat (Rp10,8 juta per tahun).

Masyarakat, lanjut Syafullah, juga dilibatkan dalam pemutakhiran data secara langsung, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri melalui aplikasi dari sistem yang disiapkan.

Kemensos juga tetap memastikan pemeriksaan lapangan untuk menjamin akurasi data penerima. Untuk itu, ribuan petugas pendamping sosial dan aparat kelurahan akan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.

“Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” ujar Saifullah. ​​​​​​

Mensos optimistis, jika data penerima bansos semakin akurat, maka intervensi sosial juga lebih tepat sasaran. Dengan begitu, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas. Sebagai contoh di Kabupaten Banyuwangi, data angka kemiskinan sebesar 6,59% (beberapa digit di bawah angka nasional 8,57%) pada 2024.(dn)