Survei INSS: 84% Publik Setuju Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan

JAKARTA, Waynews.id – Sebanyak 84% public setuju Presiden ke-2 RI, Soeharto, dianugerahi gelar pahlawan nasional. Hal ini terungkap dalam survei terbaru Intelligence and National Security Studies (INSS)

Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” ini dilakukan melalui tele survei kepada 1.200 responden di 38 provinsi, periode 1-8 November 2025. Survei mengungkapkan, sebanyak 84,25% responden menyatakan setuju Soeharto diberi gelar tersebut, sedangkan 8,17% menolak dan 7,58% lainnya ragu-ragu.

“Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi faktor dominan dalam persepsi publik,” ujar Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Dalam survei tersebut, alasan utama dukungan terhadap Soeharto, antara lain jasa besar dalam pembangunan ekonomi (50,58%) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33%).

Ahmad Rijal mengatakan, bidang jasa yang paling diingat publik adalah pertanian dan pangan (33,75%), terutama program swasembada beras, diikuti ekonomi nasional (31,25%), serta stabilitas politik dan keamanan (30,83%). Sementara itu, alasan penolakan didominasi isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42%) serta pelanggaran HAM (5,67%).

Hasil survei juga  menunjukkan publik kini lebih menyoroti kontribusi pembangunan dan stabilitas dibandingkan sisi kontroversial masa lalu. “Publik tetap kritis terhadap kekurangan pada masa lalu, tetapi mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” kata Ahmad.

Kasus HAM Tak Jadi Penghalang

Yang menarik, sebanyak 61,08% responden juga menyatakan kasus masa lalu, seperti HAM dan KKN tidak menjadi penghalang bagi pemberian gelar pahlawan nasional. Bahkan 86,67% publik mendukung agar penilaian terhadap Soeharto dilakukan objektif tanpa kepentingan politik.

“Publik tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian objektif dan berimbang. Sejarah harus dibaca secara adil, bukan dengan kebencian maupun nostalgia,” tegas Ahmad.

Selain itu, 56,83% responden menilai pihak yang paling tepat menilai kelayakan gelar pahlawan adalah kombinasi survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik.

“Masyarakat ingin keputusan seperti ini tidak bersifat politis, tetapi berbasis kajian akademik dan partisipasi sosial,” tandas Ahmad Rijal.